PANGKALPINANG – Pemerintah Kabupaten Bangka kembali mengukir prestasi dalam bidang tata kelola dan pembangunan hukum. Dalam puncak rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bangka secara resmi dianugerahi penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 dengan predikat, yaitu kategori “Istimewa”. Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam rangkaian upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang khidmat dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/8/2026).
Mewakili Bupati Bangka, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka, Drs. Muhammad Dalian Amrie, menerima piagam apresiasi tersebut sebagai simbol komitmen daerah dalam pembangunan hukum.
Tema peringatan tahun ini, “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, menjadi landasan utama bagi daerah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap lini pelayanan hukum. Raihan kategori “Istimewa” ini merupakan bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam memperkuat reformasi regulasi, meningkatkan kualitas produk hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Capaian ini adalah hasil kolaborasi strategis yang solid antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kementerian Hukum. Sinergi tersebut diwujudkan secara konkret melalui penguatan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke tingkat desa dan kelurahan, optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka, serta perluasan akses masyarakat terhadap keadilan hukum. Dukungan teknis dan dedikasi dari Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka, yang turut hadir dalam prosesi penyerahan penghargaan, menjadi tulang punggung keberhasilan implementasi program-program strategis hukum daerah.
Pada momen yang sama, apresiasi juga diberikan kepada Desa Air Buluh, Kabupaten Bangka, yang sukses menempati peringkat ketiga dalam kategori pelaporan layanan Posbankum terbaik Tahun 2026. Selain itu, sejumlah tokoh dan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Bupati Belitung Timur, turut menerima penghargaan atas dedikasi luar biasa mereka dalam bidang hukum dan pengelolaan JDIH.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka, predikat “Istimewa” ini bukan sekadar pencapaian, melainkan motivasi untuk terus berinovasi. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk senantiasa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan hukum. Optimalisasi JDIH menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh produk hukum daerah dapat diakses secara cepat, efektif, dan informatif oleh masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bangka bertekad mempertahankan standar kualitas pembangunan hukum yang tinggi. Hal ini diharapkan mampu mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, sehingga tercipta ekosistem pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, mendukung keadilan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.
