BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dilaksanakan secara hybrid, dengan tim Kanwil Kemenkum Babel mengikuti rapat melalui Zoom Meeting, sedangkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka hadir secara langsung di Ruang MCB Kantor Bupati Bangka. Rabu (4/11/2026)
Awalnya, kegiatan harmonisasi tersebut dijadwalkan membahas tiga Ranperbup, yakni Ranperbup tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan yang Bersifat Motivasi kepada Aparatur Sipil Negara, Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni, serta Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, pembahasan harmonisasi difokuskan pada dua Ranperbup lainnya.
Dari Pemerintah Kabupaten Bangka kegiatan harmonisasi ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Drs. Muhammad Dalyan Amrie, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Nora Sukma Dewi, SKM, M.KM, M.Biomed, Sc, Sekretaris BKPSDM, Ibu Novita, tim perancang peraturan perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka, serta perangkat daerah terkait. Sementara itu, dari Kanwil Kemenkum Babel hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Bapak Slamet Iman Santoso, S.E., M.M. bersama tim perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, perwakilan Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui tahapan ini, setiap rancangan peraturan perlu dicermati agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan pertentangan norma, serta memiliki rumusan dan penggunaan bahasa hukum yang tepat. Hal tersebut diperlukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas, memberikan kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif.
Pembahasan pertama dilakukan terhadap Ranperbup mengenai pemberian penghargaan yang bersifat motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai oleh BKPSDM. Dalam pemaparannya, perwakilan BKPSDM, Ibu Novita, menjelaskan bahwa pengaturan pemberian penghargaan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang kompetitif, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja ASN. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung penerapan sistem merit serta penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Pengaturan tersebut turut berkaitan dengan kebijakan manajemen talenta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2026 tentang Manajemen Talenta. Pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja, tetapi juga menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan dan retensi talenta ASN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan terhadap Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan mencermati materi muatan dan rumusan pasal demi pasal guna memastikan substansi pengaturan dapat dilaksanakan secara tepat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka menjalankan perannya dalam memfasilitasi proses harmonisasi bersama perangkat daerah pemrakarsa dan tim perancang Kanwil Kemenkum Babel. Diharapkan, hasil pembahasan dan penyempurnaan kedua Ranperbup tersebut dapat menghasilkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
