Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan HAM Setda Bangka

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan HAM Setda Bangka

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Bangka  Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan, koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan  kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), fasilitasi penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara serta pelayanan dokumentasi hukum melalui pengembangan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai fungsi :

  1. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administratif kepada perangkat Daerah terkait dengan Penyusunan Produk hukum Daerah;
  3. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan Bupati, rancangan Keputusan Bupati dan rancangan perjanjian  kerjasama (MOU);
  4. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  5. pengoordinasian pemberian bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintahan Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. pengoordinasian publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
  7. pelaksanakan program utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
  8. pengoordinasian penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM);
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya; dan
  10. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Bangka terdiri dari :

  1. Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
  3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia