Sambutan

Sambutan

PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Bangka di bentuk Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, nomensklatur Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana berubah menjadi Bagian Hukum.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, Bagian Hukum mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bagian Hukum dan Organisasi yang merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008, nomensklatur Bagian Hukum dan Organisasi berubah menjadi Bagian Hukum dan HAM, karena Bagian Organisasi menjadi Bagian yang berdiri sendiri.           

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dimaksud, Bagian Hukum dan HAM berada di bawah rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga membawahi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Pertanahan serta Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan  kebijakan dan pengoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum.

Bagian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :

a.    Sub Bagian Perundang-Undangan:
b.    Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
c.    Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.