13 |
2003 |
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
3 |
2010 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI OMBUDSMAN DAERAH |
Mengubah |
4 |
2010 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
5 |
2010 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE) |
Berlaku |
6 |
2010 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA |
Mencabut |
10 |
2010 |
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
23 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
Berlaku |
21 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PT.BANK SUMSEL BABEL) CABANG SUNGAILIAT |
Berlaku |
22 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2011-2015 |
Mengubah |
1 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PT.BANK SUMSEL BABEL) CABANG SUNGAILIAT |
Berlaku |
2 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BANGKA |
Diubah |
6 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN KELAHIRAN |
Mengubah |
7 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2011 |
Tidak Berlaku |
8 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
8A |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 8A TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
11 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN AKTIVITAS PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
14 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
15 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANGKA |
Mencabut |
18 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH |
Berlaku |
19 |
2011 |
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KERJA PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
10 |
2012 |
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
16 |
2012 |
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA |
Mencabut |
18 |
2012 |
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN ATAS REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) |
Berlaku |
19 |
2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH |
Mengubah |
20 |
2012 |
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH DAN EKSPOR DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
2 |
2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE) |
Mengubah |
22 |
2012 |
PENATAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI SEPANJANG RUAS JALAN AHMAD YANI, JALAN IMAM BONJOL DAN JALAN PEMUDA KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
4 |
2012 |
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012 |
Mencabut |
4B |
2012 |
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
4C |
2012 |
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA |
Dicabut |
5 |
2012 |
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH |
Mencabut |
6 |
2012 |
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 |
Tidak Berlaku |
7 |
2012 |
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGKA |
Diubah |
8A |
2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGKA |
Mengubah |
9 |
2012 |
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
11 |
2012 |
RANCANGAN UMUM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012-2017 |
Tidak Berlaku |
13 |
2012 |
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA |
Tidak Berlaku |
13A |
2012 |
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL |
Berlaku |
1 |
2013 |
TATA CARA PENGELOLAAN SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA |
Dicabut |
19A |
2013 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013 |
Diubah |
28 |
2013 |
GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM |
Berlaku |
2 |
2013 |
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL |
Berlaku |
21 |
2013 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE |
Mengubah |
30 |
2013 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013 |
Mengubah |
3 |
2013 |
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013 |
Mencabut |
23 |
2013 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKA |
Mengubah |
4 |
2013 |
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANGKA |
Berlaku |
24 |
2013 |
PENYELENGGARAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA |
Berlaku |
4A |
2013 |
PENGATURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013 |
Tidak Berlaku |
31 |
2013 |
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |
Berlaku |